Terimbas Corona, Ribuan Pekerja di Jateng jadi Korban PHK

Infomoga.com -- Pandemi virus corona mulai berefek ke sektor ekonomi. Sedikitnya 2.869 buruh di Jawa Tengah terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sekitar 454 buruh dirumahkan tanpa mendapat upah.

Dilansir dari laman Suara.com (6/4/2020), Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengakui, imbas pandemi Covid-19 di sektor perekomonian memang sudah mulai dirasakan, khususnya oleh para buruh.

Oleh karenanya, ia pun telah menyiapkan jaring pengaman ekonomi bagi para karyawan yang terkena PHK maupun dirumahkan. Selain jaring pengaman ekonomi, pemerintah juga akan memberikan bantuan melalui Kartu Pra Kerja.

Baca juga: Begini Cara Mendapatkan Token Gratis PLN, Bisa Lewat WA Lurr!

"Pemprov Jateng telah menyiapkan Rp 1,4 triliun untuk penanganan Covid-19. Sekitar Rp 1 triliun-nya untuk jaring pengaman ekonomi," kata Ganjar Pranowo, Sabtu (4/4/2020).

Kartu Prakerja

Sementara itu, Kartu Pra Kerja akan diluncurkan pada bulan April ini. Untuk mendapat fasilitas dari kartu ini, para buruh di Jateng yang kena PHK atau kehilangan pekerjaan bisa mendaftar secara online.

Fasilitas yang diberikan dari program Kartu Pra Kerja berupa pelatihan bagi masyarakat yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilan. Ganjar mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan skema pembagian Kartu Pra Kerja itu.

"Jateng mendapat kuota Kartu Pra Kerja sebanyak 241.705. Untuk teknis sedang disiapkan, apalagi ini data penerimanya sangat dinamis," kata Ganjar.

Daftar Online

Masyarakat yang ingin mendapatkan kartu tersebut harus mendaftar secara online di situs web prakerja.go.id.

Bukan hanya mereka yang ditimpa PHK atau dirumahkan, kartu tersebut juga berlaku untuk para pencari pekerjaan atau semua warga Indonesia berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah.

Baca juga: Daftar Bank yang Berikan Keringanan Kredit, Catat Yuks

"Pendaftaran dibuka 7 April 2020, online. Untuk Jawa Tengah total anggarannya mencapai Rp 1,497 triliun," katanya.

Nantinya para pemegang kartu tersebut bakal menerima beberapa fasilitas dengan total nominal bantuan Rp 3,5 juta.

Dengan rincian, setiap bulan mereka menerima insentif sebesar Rp 600.000 selama empat bulan. Biaya survei senilai Rp 50.000 sebanyak tiga kali, dan pelatihan online satu kali senilai Rp 1 juta.