Sejumlah Kades di Pemalang Geruduk Kantor Dinsos, Protes Data Penerima BLT Berubah

Infomoga.com -- Pemalang, Bantuan Langsung Tunai (BLT) mulai menimbulkan masalah. Di Pemalang sejumlah kepala desa (kades) melakukan protes terkait perubahan data penerima BLT ke Kantor Dinas setempat, Selasa (12/5/2020).

Sejumlah kades ini melontarkan kekesalannya langsung di hadapan Kepala Dinas Slamet Masduki, beserta kabid dan kasinya seperti dilaporkan Radar Tegal.

Mereka menanyakan alasan perubahan data warga penerima bantuan langsung tunai atau BLT secara tiba-tiba, tanpa sepengetahuan pemerintah desa.

Baca juga: Dugaan Penyimpangan BPNT, Polres Pemalang Periksa Beberapa Agen

Kades Bojongnangka Kecamatan Pemalang, Wahmu mengatakan, bantuan langsung tunai ini diperuntukkan bagi warga kurang mampu, sekaligus untuk mencover masyarakat yang terdampak wabah Covid-19.

Pendataan sudah dilakukan lewat musyawarah desa, tetapi kemudian setelah disetorkan ke dinsos, data tiba-tiba diubah. Dia mengetahui berubahnya data tersebut setelah mengecek salinannya dari dinsos.

“Kenapa data tiba-tiba dihapus? Siapa yang nyuruh, ini hasil musdes, tahu gak kamu? Kalau seperti ini kades yang repot karena berhadapan langsung dengan warga!” ujar Wahmu dengan suara tinggi.

Wahmu bahkan terlihat sampai menggebuk meja, menyampaikan keheranannya dengan pertimbangan apa data tersebut diubah. Dirinya sebagai kepala desa merasa tidak dihargai.

“Ada sembilan nama warga yang dihapus, dan justru ada sembilan nama yang ganda,” terang Wahmu.

Dia datang ke kantor dinsos bersama kades Surajaya, lurah Kebondalem dan juga Paduraksa.

Data BLT belum final

Masih dari laporan Radar Tegal, menanggapi kekesalan sejumlah kepala desa terkait adanya perubahan data, pihak Dinas Sosial KBPP mengatakan data tersebut belum final.

Kepala Dinas Sosial KBPP Pemalang Slamet Masduki mengutarakan, data tersebut sebenarnya sedang dikelola, dicocokkan NIK- nya, setelah itu baru dikirimkan ke masing-masing wilayah atau desa.

“Di desa sebenarnya itu untuk divalidasi lagi, bukan final,” kata Masduki, Selasa (12/5) saat dikonfirmasi.

Pihaknya pun mengaku tidak punya kewenangan mengusulkan nama calon penerima bantuan. Bantuan dari kabupaten bagi warga terdampak Covid -19 ini, menurutnya wewenang desa.

Baca juga: 6.896 Pemudik Masuk Pemalang Sepekan Pasca Pelarangan

“Baru setelah itu (divalidasi), calon penerima buka rekening bank pemerintah,” tambahnya.

Adanya keributan ini, pihaknya berharap menjadi koreksi bersama. Perlu adanya komunikasi yang lebih baik.

Diketahui, sejumlah kepada desa di hari yang sama mendatangi kantor dinsos untuk menanyakan perubahan data penerima bantuan.